INFORMASI TERBARU " 60.000 PEGAWAI TERANCAM TAK DAPAT GAJI"

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua....

mari simak informasi terbaru berikut ini....

Nasib sekitar 60.000 guru kontrak dan tenaga bantu yang selama ini digaji secara swadaya oleh pihak sekolah terancam tak dapat gaji. Hal itu terkait dengan alih kewenangan pengelolaan aset SMA/ SMK serta guru berstatus PNS dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi tahun 2016. Peralihan kewenangan tersebut memang dinilai tak ada kendala berarti. Namun jika tak ada solusi pembayaran gaji bisa jadi puluhan ribu pegawai yang sudah tahunan bekerja itu tak akan dipekerjakan lagi. Padahal mereka masih dibutuhkan. Menurut Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Windarto, 

banyak perekrutan tenaga bantu sekolah bernuansa kepentingan dan pengangkatan tidak sesuai aturan perekrutan pegawai. Misalnya, karena tetangga dekat si kepala sekolah butuh pekerjaan maka dijadikan tukang kebun atau ada kerabat guru senior dijadikan guru kontrak di sekolah setempat. Akhirnya, sistim kontraknya pun tidak jelas. Tidak ada standar gaji yang jelas dan sumbernya diambilkan dari swadaya sekolah dan komite. ”Untuk mengatasi persoalan ini pemprov harus mencari solusi agar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak terganggu,” kata Yudi, Senin (28/12). 

Yudi mengakui peralihan kewenangan pengelolaan SMA/ SMK bertujuan baik. Yakni memberikan standardisasi yang sama di semua sekolah. Dasar peralihan kewenangan adalah PP Nomor 17 Tahun 2010 dan UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pengelolaan SLB, SMA, dan SMK. Pengambil alihan pengelolaan SMA/ SMK oleh provinsi ditarget selesai paling lambat 2017. Bersikap Adil Asisten II Setda Provinsi Jateng Djoko Sutrisno yang hadir dalam seminar Hari Guru di Balairung Kampus UPGRIS beberapa waktu lalu mengatakan pemprov tengah fokus pada rencana pengalihan kewenangan yang akan dimulai awal Januari 2016.

 Pihaknya akan bersikap adil dalam pengelolaan pada semua sekolah yang menjadi kewenangan provinsi. Pembenahan juga mencakup infrastruktur di masing-masing sekolah. Sekolah yang memiliki luas lokasi berlebih akan diberi perhatian cukup terutama untuk pengembangan sarana-prasarana. ”Kami sedang menginventarisasi jumlah sekolah, guru, siswa, dan karyawan kependidikan. Secara utuh jumlah semua guru di Jateng mencapai 220.000, belum lainnya,”

Sumber : ( http://berita.suaramerdeka.com/ ) 

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan....

semoga bermanfaaat.......