Mulai tahun 2016, wajib TK sebelum masuk SD

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun depan mewajibkan siswa mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) yakni TK dan kelompok bermain. Jadi, Mulai tahun 2016, wajib TK sebelum masuk SD. Alasannya, pembelajaran setahun sebelum SD diwajibkan oleh Badan urusan pendidikan di PBB; UNESCO. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan mereka sudah mengkaji kebijakan dari UNESCO tersebut.

"UNESCO memang mengharuskan anak-anak belajar dulu satu tahun sebelum masuk SD," katanya di Jakarta kemarin. Nah proses belajar satu tahun pra-SD itu diwadahi di TK. Namun, Anies mengatakan kewajiban mengikuti program TK secara nasional belum bisa diterapkan tahun ini.

Sebagai permulaan Kemendikbud menjalankan program rintisan wajib PAUD. Program ini rencananya akan digulirkan di 83 kabupaten atau kota yang angka partisipasi kasar (APK) PAUD lebih dari 90 persen. "Program rintisan ini akan dievaluasi. Hasilnya akan menjadi landasan kebijakan lebih lanjut," jelas dia.

Anies mengatakan saat ini jumlah sarana pendidikan anak usia dini (TK dan kelompok bermain) masih sekitar 73 ribu unit. Menurut mantan rektor Universitas Paramadina itu, jumlah unit infrastruktur PAUD itu masih kurang.

"Jadi strateginya adalah, kami pastikan dulu jumlah sekolahnya cukup," tandasnya. Baru setelah itu bisa diputuskan TK menjadi bagian dari program wajib belajar.

Selain urusan fisik atau infrastruktur sekolah, Anies mengatakan akan merombak kurikulum atau metode belajar di TK. Dia mengatakan saat ini anak-anak di TK sudah cenderung diajari materi baca, tulis, dan hitung (calistung). Ketika nanti jenjang TK menjadi bagian dari program wajib belajar, materi calistung di TK akan direduksi bahkan dihapus.

"TK itu kami kembalikan ke taman. Porsi anak-anak bermain akan kembali diperbanyak," katanya. Anies menegaskan ketika TK nanti menjadi bagian dari wajib belajar, seluruh gurunya juga harus mematuhi bahwa konten bermain sambil belajar harus diperkuat. Kondisi yang terjadi di TK pada umumnya saat ini adalah, anak-anak diajar belajar sambil bermain.

Menurut Anies anak-anak di TK sudah diajarkan calistung. Tujuannya supaya lolos seleksi masuk SD. "TK itu bukan persiapan untuk masuk SD," katanya. Sebab di dalam jenjang TK sendiri, ada konten pembelajaran yang harus ditanamkan. Seperti penanaman karakter jujur, mandiri, gotong royong, dan sejenisnya.

Rencana memasukkan TK dalam program wajib belajar, menambah panjang target pemerintah Kabinet Kerja. Sebelumnya pemerintah memasang target wajib belajar 12 tahun atau sampai SMA. Target ini melanjutkan program sebelumnya yakni wajib belajar 9 tahun atau sampai SMP.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, sah-sah saja pemerintah menaikan program wajib belajar. Baik itu wajib belajar 12 tahun. Maupun memasukkan TK menjadi bagian dari program wajib belajar.

"Tapi pemerintah juga harus sadar bahwa program wajib belajar 9 tahun saja belum beres," katanya. Di antara yang dia sorot adalah urusan guru. Menurut Sulistyo akhir tahun ini seluruh guru harus berkualifikasi pendidikan sarjana (S1) dan sudah disertifikasi.

Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang belum bergelar sarjana. Selain itu juga masih banyak guru berlum disertifikasi profesi. "Bahkan informasinya tahun ini kuota sertifikasi guru diturunkan," ujarnya

Sumber : jpnn

Masih ada sisa kuota sertifikasi guru sebanyak 6.911 orang

Jakarta - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, data terakhir menunjukkan bahwa guru yang mengikuti sertifikasi tahun ini adalah 53.089 orang, dari kuota 60 ribu kursi. Sehingga masih ada sisa kuota sertifikasi guru sebanyak  6.911 orang.

Sementara, kuota sertifikasi guru pada 2014 mencapai 150 ribu kursi. "Kenapa kok kuota sertifikasi guru tahun ini jadi 60 ribu, itu ada beberapa pertimbangannya," kata dia di Jakarta kemarin. Di antara pertimbangannya adalah terkait dengan beban guru yang belum disertifikasi. Dia mengatakan sisa guru dalam jabatan atau guru yang sudah mengajar dan belum disertifikasi, memang tinggal 60 ribuan orang.

Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menegaskan, kuota sertifikasi guru itu ditetapkan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik (Pusbangprodik) Kemendikbud. Kemendikbud bertugas melakukan sertifikasi guru yang sudah mengajar sebelum 2006. Sementara guru-guru yang lulus sarjana pendidikan saat ini, sudah otomatis mengikuti program sertifikasi profesi di kampus masing-masing.

Terkait dengan kuota yang tidak bisa terserap maksimal, Pranata mengatakan memang terbentur regulasi. Dia mengatakan banyak guru yang bisa dibidik menjadi sasaran sertifikasi, tetapi belum berijazah sarjana (S1). "Saat ini di lapangan susah menjadi guru yang berhak sertifikasi tetapi sudah S1" ujarnya.

Dia menegaskan tidak bisa asal pilih calon peserta sertifikasi guru. "Kalau tidak memenuhi syarat kita ditangkap aparat dong," katanya lantas tertawa. Pranata mengatakan Kemendikbud terbuka untuk saran-saran pengembangan profesi guru. Termasuk urusan perbaikan sistem sertifikasi guru.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menyayangkan Kemendikbud masih kesulitan mencari guru untuk memenuhi kuota sertifikasi. Dia menegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 74/2008 disebutkan bahwa guru yang diangkat pemerintah, pemerintah daerah, badan penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan berhak mengikuti program sertifikasi.

"Jumlah mereka itu ratusan ribu. Pernyataan ngawur jika dibilang sulit menjadi guru yang layak," katanya. Sulistyo mengatakan aturan Kemendikbud bahwa hanya guru yang diangkat sebelum 2006 saja yang berhak mengikuti sertifikasi guru, perlu diluruskan.

Dia juga menegaskan di lapangan banyak guru yang kesulitan kuliah sarjana. Sebab program bantuan dari Kemendikbud untuk biaya studi sarjana sebesar Rp 3,5 juta/tahun/guru tidak berjalan efektif.

Sumber : jpnn

Kebijakan pendidikan gratis sembilan tahun belum merata

Akses pendidikan masih menjadi masalah utama di Indonesia. Banyaknya anak-anak yang tidak dapat mengenyam pen­didikan patut menjadi perha­tian pemerintah. Salah satunya dengan membebaskan biaya sekolah bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Manager Yayasan Amal Khair Yasmin, Mujtahidin, mengatakan usulan pendidikan gratis masih relevan dengan kondisi saat ini, apalagi 20 persen dari APBN dialokasi­kan untuk pendidikan. Dia menyebutkan, berdasarkan data UNICEF, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia yang se­harusnya bersekolah tidak dapat menikmati pendidikan. Kebijakan pendidikan gratis sembilan tahun belum merata.

Data statistik tingkat provinsi dan kabupaten juga menunjuk­kan bahwa terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terke­na dampak paling rendah. Sebagian besarnya, berasal dari keluarga miskin, sehingga tidak mampu melanjutkan pen­didikan ke jenjang selanjutnya.

"Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, memi­liki kemungkinan putus sekolah empat kali lebih besar daripada mereka yang berasal dari rumah tangga berkecukupan," katanya di Jakarta, kemarin.

Sedangkan berdasarkan data statistik geografis, tingkat putus sekolah anak SD di desa men­capai 3:1 persen dengan daerah perkotaan. Hal itu dipicu faktor kekurangan tenaga pengajar, untuk daerah terpencil, dan tergolong penghasilan rendah. "Tingkat putus sekolah anak di desa dapat mencapai tiga persen, jika dibandingkan dengan anak di perkotaan," katanya.

Mujtahidin melihat sejauh ini sekolah gratis yang diselenggarakan pemerintah tidak menjangkau beberapa kebu­tuhan vital anak-anak sekolah seperti pakaian seragam, study tour, dan layanan kesehatan. Bahkan di beberapa tempat, ada sekolah negeri yang masih memungut sumbangan penye­lenggara pendidikan (SPP) dengan mengganti nama men­jadi sumbangan suka rela.

"Ini jelas tidak benar dan tidak mendukung program pendidikan yang diamanatkan UUD 45," tegasnya. Menurut Mujtahidin, ber­dasarkan Pasal 31 UUD 45, pendidikan yang diselengga­rakan pemerintah, khususnya pendidikan dasar selama sem­bilan tahun adalah gratis. "Pendidikan gratis sembilan tahun seharusnya tanggung jawab negara. Itu amanat un­dang-undang," ujarnya.

Namun pada praktiknya, yang namanya pendidikan gratis pada sekolah negeri, hanya SPP dan uang buku gratis. "Padahal konsep pendidikan gratis se­harusnya seluruh aktivitas yang terkait dengan pendidikan gratis," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikbud) Anies Baswedan mengapresiasi penyelenggara dan guru di sekolah gratis selu­ruh Indonesia. "Guru di sekolah gratis telah melakukan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab konstitusional negara," katanya.

Sumber :rmol

Pemerintah gagal melaksanakan amanah UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PB PGRI, Sulistyo menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah gagal melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Menurut Sulistyo, Pemerintah gagal melaksanakan amanah UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, karena banyak pasal yang sangat penting tidak dapat dilaksanakan dengan baik, terutama dalam mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, dan terlindungi.

"Dalam rangka mewujudkan guru profesional, seharusnya paling lambat sepuluh tahun sejak UUGD tersebut disahkan (tahun 2015) guru sudah harus berkualifikasi pendidikan S1 atau D4 dan telah bersertifikat pendidik Pasal 82 ayat (2)," katanya.

Namun faktanya, sampai sekarang masih ada sekitar 40 persen guru kualifikasi pendidikannya belum S1 atau D4 dan  masih sekitar 45 persen guru belum bersertifikat pendidik. Sehingga peserta didik berpotensi mendapat layanan yang tidak adil dari kondisi guru yang sangat heterogen. Selain itu, Guru juga merasa diperlakukan diskriminatif. Karena kualifikasi pendidikan maupun sertifikasi (yang harus dibiayai pemerintah dan atau pemerintah daerah) berimplikasi juga pada diterimanya tunjangan profesi. Pendidikan dan pelatihan guru pun tidak jelas dan tidak merata.

Tahun 2013 lalu, katanya, ada pelatihan guru massal yang dilaksanakan dalam kaitan pelaksanaan kurikulum 2013, bukan didesain untuk peningkatan kompetensi guru. Masih banyak guru yang belum pernah memperoleh pendidikn dan pelatihan.

"Sekarang malah kebijakan Kemdikbud semakin tidak jelas. Tidak ada tanda-tanda amanat itu diselesaikan, rencananya saja tidak jelas, apa lagi pelaksanaannya," ungkap Senator asal Jawa Tengah ini.

Selain persoalan tersebut, tambahnya, kesejahteraan guru juga belum terpenuhi sebagaimana amanat UUGD bahwa Guru seharusnya memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan memperoleh jaminan kesejahteraan sosial. Nyatanya masih banyak guru yang bekerja penuh waktu dengan prestasi dan dedikasi yang tinggi tapi berpenghasilan sekitar Rp 250 ribu per bulan.

"Sungguh tidak manusiawi, bahkan dzholim. Guru-guru itu mestinya berhak memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan tetapi nyatanya aturanya saja tidak dibuat. Bagimana mutu pendidikan bisa beranjak naik. Mendikbud pernah mengatakan guru (honorer) akan memperoleh penghasilan minimal. Tetapi itu juga baru omong doang," tandasnya.

Sumber : jpnn

Ratusan PNS di Bogor bolos kerja

Bogor – Kebiasaan pegawai negeri sipil atau PNS bolos kerja pada bulan puasa masih terjadi. Kemarin, ratusan PNS di Bogor bolos kerja. Kurang lebih sebanyak 344 pegawai di lingkungan Pemkot Bogor tidak berkantor. Alasannya beragam, ada yang dinas, tugas belajar, cuti, sakit, hingga tanpa keterangan sama sekali. Meski sudah ada peringatan jauh-jauh hari, tentang ancaman pemotongan tunjangan bagi pegawai yang tak berkantor. Para PNS tetap tidak patuh.

“Kami akan lihat dulu alasannya apa. Kalau tidak jelas, kami beri teguran. Ini kan baru satu hari. Tapi kalau yang bersangkutan jarang masuk, bisa saja kami beri sangsi tertulis,” ujar Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman.

Dari data yang dihimpun Radar Bogor dari 344 pegawai yang tidak berkantor didominasi pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan. Rinciannya, 141 orang tanpa keterangan, 61 orang dinas keluar, 10 orang tugas belajar, 14 orang cuti, 47 orang  sakit dan 71  orang izin.

Menurut dia ibadah puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, namun juga mengasah kemampuan bekerja. Sehingga tidak ada alasan bagi pegawai untuk bermalas-malasan. Apalagi, sampai tidak masuk kerja.

“Jadi puasa jangan dijadikan alasan. Hari ini saja (kemarin,red) saya saja sudah rapat beberapa kali dan sangat bersemangat,” tandas Usmar.

    

Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor, Ida Priatni menuturkan, hasil rekapan kehadiran pegawai dari  47 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akan ditindak lanjuti secara berkala. Agar diketahui, riwayat kinerja dari pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan.

“PNS yang tidak hadir ini akan dibina dan diberi sangsi oleh atasannya, sesuai PP 53 tahun 2010. ini demi meningkatkan disiplin pegawai,” tutupnya.

Sumber : jpnn

Anies butuh tambahan anggaran mulai tahun depan sebesar Rp 11,7 triliun

Jakarta - Pemerintah berencana meningkatkan daya tampung sekolah secara bertahap selama lima tahun ke depan. Ini dilakukan untuk mencapai target 140 ribu rombongan belajar per angkatan.

"Rencana pemerintah ini dilakukan dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun. Peningkatan daya tampang ini dilakukan seluruh wilayah Indonesia," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Kamis (18/6).

Dia menyebutkan, daya tampung SMA sederajat saat ini per angkatan sebanyak 50 ribu rombongan belajar. Dari jumlah tersebut hanya bisa menampung 1,8 juta hingga dua juta anak per angkatan. Padahal kelahiran anak per tahun hampir enam juta.

"SMA harus mengalami lonjakan sekitar tiga kali lipat. Begitu juga dengan SMP dan sebagian SD," sergahnya.

Untuk mencapai itu, menurut Anies butuh tambahan anggaran mulai tahun depan sebesar Rp 11,7 triliun. "Angka nominalnya signifikan, tetap angka persentasenya dibandingkan alokasi pendidikan tidak terlalu besar," ucapnya.

Tambahnya, peningkatan daya tampung ini ditekankan pada SMK dan disesuaikan dengan potensi di wilayah tersebut.

Sumber : jpnn

Kemendikbud Siap Wujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Kemendikbud yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kemendikbud menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Terkait temuan BPK atas hasil pemeriksaan, Mendikbud Anies Baswedan mengatakan Kemendikbud siap menindaklanjuti temuan BPK untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kemendikbud Siap Wujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

“InsyaAllah kami komit untuk melakukan operasi tindak lanjut (OTL) atas semua temuan yang ada,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara serah terima laporan hasil pemeriksaan (LHP) di Gedung BPK, Jakarta, (16/06/2015).

Menanggapi temuan dalam LHP BPK tersebut, Mendikbud mengatakan Kemendikbud akan menjalankan arahan atau rekomendasi yang diberikan BPK.

“Kita ingin menjalankannya sebagai bagian dari ikhtiar untuk membuat kementerian kita menjadi salah satu yang bisa ditonjolkan dalam urusan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan ini,” ujarnya.

Mendikbud menuturkan, terwujudnya Indonesia yang lebih baik harus didukung dengan pendidikan yang baik pula, termasuk governance di bidang pendidikan. Birokrasi pendidikan juga harus memiliki integritas, transparan dan akuntabel.

Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2014 atas rekomendasi BPK untuk Kemendikbud, diungkapkan bahwa terdapat 2.170 temuan pemeriksaan senilai Rp58,5 triliun dan USD 412 ribu. BPK, ujar Bahrullah, mendorong Kemendikbud untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dengan lebih optimal.

“Selain itu, dengan hati yang tulus kami ucapkan terima kasih kepada Mendikbud beserta seluruh jajaran yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK,” kata Bahrullah.

Sumber : kemendiknas

Kemendikbud akan mengalami perubahan struktur yaitu perampingan unit eselon satu

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan mengalami perubahan struktur, hal tersebut disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemendikbud akan mengalami perubahan struktur yaitu perampingan unit eselon satu, dari sembilan menjadi delapan unit utama karena adanya penggabungan Ditjen Pendidikan Dasar dengan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Selain itu, ada dua unit utama yang mengalami perubahan nomenklatur. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) berubah menjadi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Sedangkan Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) berubah menjadi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Sementara lima unit utama lain tidak berubah nomenklatur, yaitu Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), Ditjen Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

"Perubahan struktur Kemdikbud kini berubah dan disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Senin (15/6).

Lanjutnya, dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 ada empat jabatan pimpinan tinggi untuk staf ahli, yaitu Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing, Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter, dan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan struktur juga terjadi pada unit eselon dua yang menjalankan fungsi hubungan masyarakat (humas) Kemendikbud. Sebelumnya Humas Kemendikbud berada di unit eselon dua dengan nama Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PIH). Sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015, PIH berubah menjadi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) yang secara struktural berada di bawah Setjen Kemendikbud.

Unit eselon 2 lain yang mengalami perubahan struktur adalah Pusat Arkeologi Nasional (Arkenas) yang berubah nama menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Sebelumnya Arkenas adalah unit eselon 2 yang secara struktural berada di bawah Setjen Kemendikbud.

Namun berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015, Arkenas menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang secara administratif dibina oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan secara teknis dibina oleh Ditjen Kebudayaan.

Sumber : jpnn

Telah disepakati pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes

Jakarta - Inilah kabar gembira bagi Honorer Kategori Dua atau K2 yang tidak lulus tes seleksi CPNS 2013. Pemerintah akhirnya sepakat dengan Panja Aparatur Komisi II DPR RI untuk memprioritaskan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes.

"Sesuai hasil rapat panja, telah disepakati pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Tes tetap diberlakukan namun hanya seleksi administrasi," kata Bambang Dayanto Sumarsono, Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Senin (15/6).

Dia mengatakan, seleksi administrasi tetap diberlakukan untuk melihat keabsahan data yang ada. Nantinya, data bakal disesuaikan dengan database yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Seleksi CPNS 2013 dari tenaga honorer K2 diikuti sekitar 605 ribu honorer. Yang tidak lulus ada 439 ribuan. Nah, data honorer ini ada di BKN, jadi tidak bisa direkayasa lagi. Tidak bisa dikurangi maupun ditambah," jelas Bambang.

Sumber : jpnn

Kuota Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) sampai sekarang belum turun

Purwokerto - Kendati kuota Pendidikan dan Latihan Profesi Guru atau PLPG di Kabupaten Banyumas sudah turun, tetapi kuota Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) sampai sekarang belum turun. Kabid Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Takdir Widagdo, kemarin mengatakan kuota PLPG yang telah ditetapkan Badan Sertifikasi Kemendikbud untuk Kabupaten Banyumas tahun ini, sebanyak 194 orang. Dengan adanya kuota PLPG dan PPGJ tersebut, dia berharap seluruh guru agar bisa mendapatkan sertifikat sebagai pendidik profesional. Apalagi Desember mendatang, seluruh guru harus sudah bersertifikat sebagai profesional.

Adapun untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut, guru harus terlebih dulu lulus PLPG atau PPGJ. Kendati demikian, dia mengakui, PLPG dan PPGJ memiliki perbedaan dalam pelaksanaan. ”Kalau PLPG, pelaksanaannya lebih cepat, yakni hanya sekitar 10 hari. Adapun pelaksanaan PPGJ lebih lama, yakni bisa memakan waktu selama satu semester,” ujarnya.

Selain itu, anggaran dana yang harus dialokasikan pemerintah untuk pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan juga lebih besar. ”Dengan melihat kenyataan tersebut, kemungkinan saat ini pemerintah tengah menghitung kekuatan anggaran yang dimiliki, untuk melaksanakan program tersebut,” ucap beliau.

Dia menilai, saat ini waktu yang tersisa sudah sangat mepet. Untuk program PPGJ, saat ini sisa waktu yang tersedia sudah berkurang, karena sudah memasuki Juni. Padahal pelaksanaan dari program tersebut butuh waktu satu semester. Karena itu dia menilai sebaiknya program tersebut dipersingkat, sehingga dengan sisa waktu yang tersedia, para guru yang belum bersertifikat, masih memiliki kesempatan mengikuti program tersebut.

Sementara Sekretaris Dewan Pendidikan Banyumas, Tri Joko Heranto, berpendapat semestinya pemerintah melihat kenyataan di lapangan, yaitu dengan mempermudah guru dalam memperoleh sertifikat pendidik profesional. ”Saat ini masih terjadi kekurangan guru, sehingga jika guru-guru yang belum mendapatkan sertifikat sebagai pendidik profesional itu dijadikan staf fungsional, maka kekurangan guru akan semakin menjadi” tambahnya.

Sumber : suara merdeka

Kemendikbud meluncurkan sebuah program baru bernama Belajar Bersama Maestro

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud meluncurkan sebuah program baru bernama Belajar Bersama Maestro (BBM). Program ini merupakan sebuah bentuk kegiatan yang ditujukan untuk siswa-siswi SMA/SMK kelas X dan XI di Indonesia. BBM bertujuan untuk membantu siswa mengetahui makna budaya, nilai budaya, kearifan lokal, serta motivasi untuk berprestasi dalam bidang seni budaya. 

Sebanyak 10 maestro kebudayaan mewakili bidang seni tari, teater, musik, film, patung, dan lukis akan terlibat dalam kegiatan BBM ini. Para maestro ini adalah Irawati Durban (seniman tari), Aditya Gumay (aktor teater), Purwacaraka (musisi), Gilang Ramadhan (musisi), I Nyoman Nuarta (pematung), Tan De Seng (musisi gitar-kecapi), Mang Udjo (musisi angklung), Supadminingtyas (sinden), Nasirun (pelukis), dan Didik Nini Thowok (penari). 

Nantinya, 100 orang siswa yang terpilih berkesempatan tinggal beberapa hari di rumah rumah para maestro pada masa liburan sekolah. Satu maestro akan mengasuh 10 orang siswa sekaligus.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan dengan program ini, anak-anak diharapkan tak hanya bisa belajar hal-hal teknis tentang seni yang mereka minati namun juga diharapkan bisa belajar tentang kedisplinan, keuletan, dan ketekunan para maestro. 

"Idenya sangat sederhana, ingin potensi seni tumbuh berkembang," ujar Anies Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (12/6).

"Banyak pengalaman anak yang tumbuh menjadi besar karena interaksi sejenak tapi penuh makna. Saya sendiri dulu sering berinteraksi dengan banyak orang, pulang dapat pengalaman yang luar biasa. Itu pengalaman yang tidak bisa dikerjakan di ruang kelas," ujarnya. 

Mantan Rektor Paramadina itu pun berharap program ini akan berkembang menjadi sebuah gerakan yang menjamur di seluruh nusantara dan bisa ditiru pemerintah daerah. 

"Semoga akan berkembang sebagai gerakan, bukan hanya program. Nanti akan dibuatkan model sehingga para maestro seluruh Indonesia bisa melakukan hal yang sama di daerah masing," jelas Anies. 

Dengan adanya program ini pun paa maestro berharap bisa menularkan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya kepada anak-anak. Dengan begitu diharapkan kelak bisa melahirkan maestro selanjutnya. (Baca juga: Menteri Anies: Pembeli Ijazah Palsu Merendahkan Diri Sendiri)

"Dari 10 anak ini semoga akan berkembang dan memberikan sumbangsih pada bangsa dan melahirkan maestro yang asli," ujar Nasirun, maestro lukis asal Yogyakarta. 

"Semoga bisa melahirkan generasi yang akan mempromosikan budaya Indonesia," ucap pesinden, Supadminingtyas. 

Program BBM ini akan dilakukan di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Solo. Untuk bisa mengikuti program BBM ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon peserta. Mereka harus memiliki kompetensi di bidang budaya, khususnya kesenian dan harus aktif mengikuti kegiatan berorganisasi di bidang seni. 

Calon peserta yang memenuhi persyaratan harus mendaftar terlebih dahulu di website BBM yaitu bbm.kemdikbud.go.id. Calon peserta juga diminta untuk menyertakan karyanya, bisa berupa sertifikat, video, maupun foto. Pendaftaran dibuka pada tanggal 21 Mei - 14 Juni 2015. Sejauh ini sudah ada 127 siswa yang melamar. 

Setelah mendaftar, peserta akan diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. "Tunjukan karya Anda, nanti akan ada kurasi," ujar Anies. Hasil seleksi akan diumumkan pada 17 Juni 2015. 

Peserta yang terpilih berkesempatan untuk magang di sanggar milik maestro uang mereka pilih. Kegiatan ini akan berlangsung selama masa liburan sekolah yaitu pada tanggal 21-30 Juni 2015. Program BBM akan diadakan setahun dua kali saat liburan sekolah. Untuk bisa mengikuti program ini para peserta tidak dipungut bayaran, alias gratis. 

Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Endang Caturwati mengatakan pemilihan maestro ini dilihat berdasarkan rekam jejak mereka di dunia seni. 

"Dipilih yang sudah mempunyai track record," ucap Endang. Misalnya saja Irawati Durban. Ia dipilih karena kecintaan yang luar biasa terhadap seni tari.

"Beliau kan pencipta tari merak dan kiprahnya bukan hanya Indonesia tapi juga di luar," ujar Endang. 

Begitu juga terpilihnya Tan De Seng. Kepiawaiannya bermain gitar membuatnya terpilih menjadi salah satu maestro. "Dari satu gitar dia bisa memaknkan laras pelog, lagu jazz dan dia juga mempelajari karawitan Sunda," ucap Endang. 

Selain itu, para maestro juga diwajibkan memiliki jiwa sebagai pendidik. Karena tidak semua orang atau seniman mau berbagi ilmu yang mereka punya. "Jiwa pendidik nomor satu. Dia harus mempunyai rasa tanggung jawab bahwa seni Indonesia mempunyai nilai yang kuat biasa yang harus dilestarikan dan dikembangkan," jelasnya. 

Nantinya, dalam setiap program, maestro yang dipilih akan berubah-ubah bidangnya, seperti maestro di bidang sastra untuk mengajar membuat puisi, novel dan karya seni lainnya.

Sumber : www.cnnindonesia.com

DPR mendesak pemerintah untuk segera mengangkat seluruh honorer K2 jadi CPNS

Jakarta - Dalam rapat panitia kerja aparatur Komisi II DPR, pemerintah diminta mengangkat seluruh honorer kategori dua (K2) secara bertahap. Pemerintah juga diminta tidak melakukan tes computer assisted test (CAT) kepada honorer K2. 

DPR mendesak pemerintah untuk segera mengangkat seluruh honorer K2 jadi CPNS

"Dalam rapat panja tadi malam, kami sudah mendesak pemerintah untuk mengangkat 439 ribu honorer K2 menjadi CPNS. Pengangkatannya mulai tahun ini secara bertahap," kata Bambang Irianto, anggota panja kepada JPNN, Rabu (10/6).

Dia menyebut, desakan ini sifatnya urgent karena masalah K2 sudah cukup lama dan belum terselesaikan sampai sekarang. DPR juga meminta pemerintah mengalokasikan honorer K2 lebih besar untuk penerimaan CPNS 2015. "Utamakan dulu honorer K2 baru lainnya," ucapnya.

Dihubungi terpisah Bambang Dayanto Sumarsono, Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Aparatur KemenPAN-RB mengakui adanya desakan DPR tersebut. Hanya saja secara teknis, pemerintah agak sulit melaksanakannya.

"Kami masih berpikir-pikir dulu. Semalam juga sudah kami sampaikan akan dibahas lagi di internal pemerintah. Kalau dipaksa tahun ini diangkat, regulasinya belum ada jadi butuh waktu lagi," tandasnya.

Sumber : jpnn

Lembar Refleksi PKM UT

Kompetensi yang harus dikuasai seorang guru sekolah dasar salah satunya adalah mengelola pembelajaran yang mendidik serta dapat membentuk karakter siswa yang berorientasi pada pembalajaran yang dapat menyenangkan siswa.

Untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru, maka perlu dilaksanakan kegiatan latihan praktik mengajar di sekolah tempat tugas masing-masing. Sebagai muara dari seluruh rangkaian mata kuliah pada program studi adalah PKM (Pemantapan Kemampuan Mengajar) yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengelola pembelajaran secara efektif.

Dengan melakukan Pemantapan Kemampuan Mengajar atau PKM diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mengajar agar menjadi guru yang professional yang memiliki sikap arif dan bijaksana melalui peningkatan kualifikasi pendidikan guru di tingkat Sekolah Dasar. Karena dalam pelaksanaannya guru dituntut untuk melakukan refleksi atau kegiatan berfikir dan berdialog dengan diri sendiri tentang perilaku mengajar yang telah, sedang dan akan dilakukan. 

Dengan refleksi guru diberikan kesempatan untuk melihat kekuatan dan kelemahan dalam mengajar serta dapat memberikan masukan pada guru dalam meningkatkan kekuatan yang dimiliki agar lebih baik serta memperbaiki kelemahan yang ada agar menjadi lebih baik dan lebih berkualitas dalam kegiatan mengajar.

Berikut ini merupakan contoh Lembar Refleksi PKM UT yang dapat dijadikan acuan atau referensi yang bermanfaat bagi pembaca. silahkan unduh Lembar Refleksi PKM UT.

Lembar Refleksi PKM UT Download

Semoga bermanfaat.

Mengenal Pola Lantai Pada Karya Tari

Tari Baris Massal merupakan bentuk karya seni tari kelom pok dari Bali. Selama memperagakannya, posisi para penari selalu berubahubah membuat berbagai macam bentuk. Gambar 1 menunjukkan posisi para penari yang membentuk segitiga. Segitiga merupakan contoh bentuk pola lantai pada karya seni tari.

Apakah yang dimaksud dengan pola lantai? Bagaimana pola lantai dalam karya tari nusantara? Kita akan mempelajari nya pada uraian berikut.

A. Makna Pola Lantai

Pola lantai sangat mendukung penyajian suatu karya tari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Perhatikan uraian mengenai pola lantai berikut.

1. Garis yang Dilalui oleh Penari

Garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Selain itu, pola lantai juga merupakan garis yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Gambar 2 menunjukkan garis lurus ke depan yang dilalui oleh penari. Gambar 3 menunjukkan garis horisontal yang dibuat oleh tiga penari. Hal inilah yang dimaksud formasi penari kelompok.

Gambar 2 (kiri)

Garis di lantai yang dilalui seorang penari

Gambar 3 (kanan)

Garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok

2. Pola Garis Dasar

Pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tapi kuat. Sebaliknya, garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Perhatikan Gambar 4 dan Gambar 5. Dari bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan berbagai pola lantai, di antaranya horisontal, diagonal, garis lurus ke depan, zig-zag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Dari bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka delapan, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang.

Gambar 4 (kiri)

Berbagai bentuk pola lantai garis lurus

Gambar 5 (kanan)

Berbagai bentuk pola lantai garis lengkung

B. Pola Lantai Gerak Tari Nusantara

Koreografi merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut pengetahuan tentang penyusunan tari atau hasil susunan tari. Pengerti an koreografi secara sederhana yaitu hasil susunan gerak-gerak tari menjadi sebuah karya tari. Berdasarkan bentuk koreografinya, tari di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru.

1. Tari Rakyat

Tari rakyat yaitu tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Tari rakyat sangat sederhana, kurang memperhatikan norma-norma keindahan, dan tidak memiliki bentuk yang standar. Gerak-gerak tari rakyat sangat sederhana sebab lebih mementingkan keya kinan. Sebagai contoh tari Ana Ule dari Flores seperti pada Gambar 6.

Gambar 6

Tari Ana Ule termasuk dalam tari rakyat berasal dari Flores

Tari Ana Ule merupakan tarian harapan masyarakat dusun Moni, Flores. Melalui tarian tersebut masyarakat berharap dan yakin padi yang ditanam tumbuh subur dan terhindar dari gangguan burung dan tikus.

2. Tari Klasik

Tari klasik merupakan karya tari yang sangat memperhatikan keindahan. Tari klasik dipelihara de ngan baik di istana raja-raja dan di kalangan bangsawan. Gerak-gerak tari klasik sudah mempunyai aturan tertentu dan tidak boleh dilanggar. Perhatikan contoh tari klasik pada gambar berikut.

Tari Srimpi pada gambar di atas merupakan contoh tari klasik. Tari Srimpi dibawakan oleh empat orang penari putri dengan postur tubuh dan raut wajah sama, sehingga terkesan sebagai tarian halus yang ditarikan oleh empat wanita kembar. Gerak-gerak tari Srimpi menggu nakan teknik gerak tari putri gaya Surakarta yang halus dan lembut.

Gambar 7

Tari Srimpi termasuk dalam tari klasik berasal dari Surakarta

3. Tari Kreasi Baru

Tari kreasi baru juga sering disebut tari modern. Gerak-gerak dalam tari kreasi baru sangat bervariasi. Perhatikan contoh tari kreasi baru pada gambar berikut.

Gambar 8

Tari Geol Saliter termasuk tari kreasi baru

Tari Geol Saliter pada Gambar 8 merupakan tari kreasi baru hasil karya tari Umi Krismi narti, seniman asal Yogyakarta. Tari ini menggambar kan seorang remaja putri yang sedang mencari identitas diri sebagai pedoman hidupnya. Pencarian itu dijalani dengan rasa senang dan gembira. Gerak-gerak tarinya merupakan perpaduan dari tari gaya yogyakarta dan jawa barat. Instrumen pengiringnya yaitu gamelan jawa dengan melodi sunda.

Dengan adanya bermacam-macam bentuk karya tari maka bentuk pola lantainya pun bermacam-macam. Bentuk pola lantai karya tari yang satu berbeda dengan bentuk pola lantai karya tari yang lain. Selain bentuknya yang berbeda, ada pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak mempunyai maksud. Pola lantai yang mempunyai maksud lebih banyak ada dalam tari-tarian klasik. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam tari kreasi baru dan tari rakyat juga mempunyai maksud. Perhatikan bentuk pola lantai dalam dua karya tari yang berbeda berikut.

Gambar 9

Tari Jaran Kepang dengan bentuk pola lantai garis horisontal

Gambar 10

Tari Bedhaya dengan bentuk pola lantai rakit lajur

Kedua karya tari pada Gambar 9 dan Gambar 10 merupakan karya tari yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Tari Jaran Kepang berdasarkan bentuk koreografi termasuk dalam jenis tari rakyat, sedangkan tari Bedhaya termasuk dalam jenis tari klasik. Bentuk pola lantai tari Jaran Kepang lebih sederhana dibandingkan bentuk pola lantai tari Bedhaya.

Pola lantai yang berbentuk garis horisontal pada tari Jaran Kepang tidak mempunyai maksud apa pun. Pola lantai tersebut hanya merupakan bentuk garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari. Sebaliknya, pola lantai pada tari Bedhaya mempunyai maksud. Pola lantai tari Bedhaya pada Gambar 10 dikenal dengan nama rakit lajur. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan lima unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku.

Kita dapat membandingkan pola lantai tari Jaran Kepang dan Bedhaya seperti dalam tabel berikut.

Sumber Buku BSE

Baca juga artikel terkait : Simbol dalam Seni Tari